Selamatkan Dana Haji! Jokowi Sebut Hanya Contoh, Nyatanya Benar-Benar Direalisasikan. Dasar Pembohong…!!!

oleh
loading...

Selamatkan Dana Haji! Jokowi Sebut Hanya Contoh, Nyatanya Benar-Benar Direalisasikan. Dasar Pembohong…!!! – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain, menyatakan, pemerintah melanggar Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bila tetap menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Selamatkan Dana Haji! Jokowi Sebut Hanya Contoh, Nyatanya Benar-Benar Direalisasikan. Dasar Pembohong...!!!

loading...

“Iya, kontradiksi dengan UU 34 Tahun 2014. Di situ kan sudah disebutkan tujuan penggunaan dana haji. Di luar itu gak boleh lah,” kata Malik di Jakarta, Jumat (28/07/2017).

Selain itu, penggunaan dana haji harus bebas dari risiko.

“Di samping penggunaan dana haji itu harus sesuai UU 34 Tahun 2014, penggunaan dana haji harus bebas risiko karena itu bukan uang negara. Itu uang umat, harus dijamin keamanannya dan harus bebas risiko,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sesuai dengan UU 34 Tahun 2014, terutama pasal 3 disebutkan bahwa penggunaan dana haji adalah untuk kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

“Yang dimaksud untuk kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah,” kata calon bupati Probolinggo itu.

Sebelumnya, musisi Ahmad Dhani ikut menyuarakan penolakannya terhadap rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk membangun infrastruktur. Dia berdoa agar uang umat tidak dinikmati orang-orang rakus.

Jokowi Pernah Sebut: Itu Hanya Contoh

Presiden Joko Widodo mempunyai ide agar dana haji yang besarnya Rp 90 triliun itu diinvestasikan saja untuk pembangunan infrastruktur. Jokowi kini menjelaskan, sebenarnya itu hanya salah satu contoh saja.

“Saya hanya memberi contoh loh,” kata Presiden Jokowi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).

Sekarang sudah ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan mengkaji soal dana haji. Tentu saja penggunaan dana haji itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila dipakai untuk infrastruktur, tentu juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula. Tak hanya untuk infrastruktur, untuk yang lainnya juga bisa.

“Silakan dipakai untuk sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Banyak sekali, macam-macam,” ujarnya.

Dari pada dana sebesar itu hanya diam, lebih baik digerakkan untuk memberi kemaslahatan orang banyak, Umat Islam atau masyarakat pada umumnya. Apapun penggunaan itu, Jokowi berpesan satu hal, penggunaan dana harus mengedepankan asas kehati-hatian.

“(Karen) Sekali lagi, ini adalah dana umat,” kata dia. “Perlu kalkulasi yang cermat.”

Meski ide dana haji untuk infrastruktur hanya sekadar salah satu contoh, namun tanggapan sudah terlanjur muncul . Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai ide itu tidak tepat karena seharusnya dana itu difokuskan untuk kegiatan keagamaan saja.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu saat diwawancara terpisah mengatakan, pihaknya masih melakukan pemetaan untuk alokasi keuangan haji. Setelah itu akan meminta persetujuan Dewan Pengawas BPKH dan DPR.

Nyatanya… Jokowi Tetap Gunakan Dana Haji

Jokowi ternyata telah berbohong. Tim yang ia bentuk tetap melaksanakan program dengan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Selamatkan Dana Haji! Jokowi Sebut Hanya Contoh, Nyatanya Benar-Benar Direalisasikan. Dasar Pembohong...!!!