Hendropriyono Memperingatkan Anies-Sandi Untuk Tidak Banyak Omong. Untuk Apa?

oleh
Hendropriyono Memperingatkan Anies-Sandi Untuk Tidak Banyak Omong. Untuk Apa?
loading...

CakrawalaTajuk Nusantara

*Hendropriyono Memperingatkan Anies-Sandi, untuk Apa?*
Penulis : Eddy Junaidi

loading...

10 November 2017

Hendropriyono Memperingatkan Anies-Sandi Untuk Tidak Banyak Omong. Untuk Apa?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Foto: Antara

Nusantara.news, Jakarta – A.M. Hendropriyono mengingatkan Anies-Sandi untuk tidak terlalu banyak omong. Patutkah peringatan itu? Sementara saat dulu Ahok yang begitu “nyinyir”, tidak ada seorang tokoh sedang menjabat atau mantan petinggi yang mengingatkannya, sehingga akhirnya dia terjerumus dalam kasus penistaan agama.

Saat ini keadaan ditandai dengan sentimen primodial sebagai ekses Pilkada DKI 2017 yang sarat unsur primodialisme. Apakah Gerakan 212 (kelompok Islam) berada di belakang Anies-Sandi yang akan menggelar gerakan 212 jilid II?

Ancaman kriminalisasi, lalu tekanan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), dan sekarang ada peringatan dari Hendropriyono terhadap Anies-Sandi, seolah memicu dan bangkitnya semangat kolektif, jika diteruskan hanya akan memancing sentimen primodialisme. Kita perlu konsep kebangsaan, yakni kemandirian bersama untuk hidup sebagai bangsa mempunyai kesamaan visi dan persepsi melihat Indonesia di masa depan.

Setiap orang punya rasa kebangsaan secara subjektif, tapi akan menjadi objektif jika ada musuh bersama dan kepentingan bersama.

Romo Mangunwijaya (1994) pernah mengatakan, “Rasa kebangsaan bisa dirasakan, tapi sulit dipahami oleh seseorang yang berbeda latar belakang sentimen primodialnya, tapi ada getaran hati dan resonansi pikir antar sesama manusia tatkala rasa kebangsaan itu tersentuh dan terpanggil.”

Bangsa ini meyakini bahwa asas kebangsaan muncul ketika Sumpah Pemuda 1928 dicetuskan, dari sana lahir kesadaran berbangsa untuk mencapai cita-cita sebagai negara bangsa. Tujuh belas tahun kemudian, tanggal 17 Agustus 1945, negara yang dicita-citakan di proklamirkan, dan menjadi NKRI sekarang.

Seharusnya, setelah Anies-Sandi dilantik, berhenti sudah mengecamnya dan lihat terlebih dulu hasil kerjanya sesuai prosedur demokrasi. Tanpa diminta pun, rakyat akan objektif menilai tanpa harus diprovokasi. Rakyat sekarang sudah cerdas dan tidak mau lagi dibohongi oleh pemimpin yang banyak janji di kala kampanye. Hariman Siregar, tokoh Malari mengistilahkan, “Rakyat dipacari saat kampanye, tapi setelah berkuasa menikah dengan taipan, demokrasi telah dibajak oleh oligarki.”

Baca juga:  Surat Terbuka Buat Denny Siregar

Indonesia sudah ditakdirkan sebagai negara plural sehingga integrasi bangsa harus selalu disemai dan dirawat. Pemahaman makna kemajemukan dalam arti luas dan substantif harus selalu disosialisasikan dengan cara interaktif, bukan indoktrinasi.

Integrasi bangsa akan lebih kaya apabila faktor religiusitas menjadi elemen dari strategis, karena semua agama pada dasarnya sama soal sudut pandang mengenai manusia dan bangsa.

Kita merasa seperti orang “bodoh” ketika elite mempertontonkan hal yang tidak patut dengan berseteru di ruang publik.

Sudah saatnya tokoh-tokoh nasional bersikap jujur dengan hatinya, bukan terus-terusan jadi mesin kekuasaan. Barang siapa tidak jujur, maka secara substansi sejatinya dia kalah.

Sudah waktunya kita berorientasi produktif, tidak melulu saling mengecam dan saling menyandera. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga korban dari sikap dan perilaku korup dari para pimpinan kita yang sok kuasa, padahal mereka lakukan hanya untuk melindungi kelompoknya yang disangkakan korupsi.

Selebihnya, elite di negara ini juga minim soal pengetahuan tata negara, sebab pada kenyataannya ada pejabat kemaritiman meresmikan proyek properti, ada pejabat yang menjabat dua pimpinan lembaga tinggi negara, juga merangkap ketua partai. Ataukah ini bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan (abuse of power)?, pasti elite tidak akan mengakuinya.

Jangan pula generasi muda di “zaman now” diajari ketidakpastian, karena mereka akan melakukan sikap yang lebih dahsyat nantinya.

Kekacauan pemahaman tentang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) seringkali melahirkan tokoh yang terkategori ‘radio rusak’, sering menggonggong namun tidak mampu menggigit.

Rakyat itu manusia bung! Bisa saja mereka dibawa ke sana kemari. Bagi Anda korupsi Rp 100 M hanyalah deretan angka, tapi bagi rakyat adalah segala-galanya. Sebab itu, kita harus optimal ganyang koruptor, bukan malah membuat lembaga tandingan.

Baca juga:  Surat Terbuka Buat Denny Siregar

Krisis multi dimensi di Indonesia utamanya adalah karena munculnya banyak pemimpin yang tidak patut. Pemimpin yang dekat dengan faktor korupsi, lahir dari rahim pragmatisme transaksional.

Di zaman now jabatan penegakan hukum dijadikan alat untuk berkuasa dan menuai harta. Selebriti menjadi legislator, jabatan kepala daerah seperti layaknya dinasti politik, koruptor di puja-puja dan tidak lagi punya malu. Dari segi moral, sejatinya kita sudah masuk era ‘goro-goro’, di mana yang jujur dan benar memperluas “musuh bersama”.

Jika Hendropriyono sudah memperingatkan Anies-Sandi, kita sebagai civil society perlu mengawal pasangan ini dari gangguan para taipan reklamasi karena mereka, jika terus memperalat kekuasaan, pasti akan menjadi “musuh bersama”.