Rencana Penyederhanaan Tarif Listrik Hanyalah Kedok Untuk Menyelamatkan Salah Urus Keuangan PLN

oleh
Rencana Penyederhanaan Tarif Listrik Hanyalah Kedok Untuk Menyelamatkan Salah Urus Keuangan PLN
loading...

RENCANA PENYEDERHANAAN TARIF LISTRIK HANYALAH KEDOK UNTUK MENYELAMATKAN SALAH URUS KEUANGAN PLN

Rencana pemerintah untuk menghapus golongan pelanggan listrik 900 VA-RTM, 1.300 VA, 2.200 VA, 4.400 VA menjadi tinggal golongan 5.500 VA dan 13.200 VA, merupakan bentuk pembebanan kesalahan tata kelola ketenagalistrikan ke pundak konsumen. Saya menyebut rencana penghapusan golongan 900 VA hingga 4.400 VA itu sebagai bentuk kenaikan tarif secara terselubung bagi sebagian besar pelanggan golongan rumah tangga. Sebab, dari sekitar 66 juta pelanggan PLN, 56 juta di antaranya adalah pelanggan rumah tangga. Dan dari jumlah pelanggan rumah tangga itu, hampir separuhnya, atau 23 juta di antaranya, adalah pelanggan 900 VA. Jadi, itu rencana menaikan tarif yang sangat tidak transparan dan cenderung jahat.

loading...

Rencana Penyederhanaan Tarif Listrik Hanyalah Kedok Untuk Menyelamatkan Salah Urus Keuangan PLN

Kenapa saya sebut jahat, karena semester pertama tahun 2017 ini, rakyat pengguna listrik 900 VA sudah susah oleh kenaikan tarif listrik hingga 123 persen. Jika akhir tahun ini, atau awal tahun depan PLN melakukan kenaikan TDL terselubung melalui penghapusan empat golongan di bawah 5.500 VA, kebijakan itu akan semakin memukul daya beli masyarakat, khususnya 23 juta pelanggan golongan menengah.

Sebaiknya PLN tak membiasakan diri membebankan salah urus dan inefisiensi perusahaan ke pundak konsumen. Mereka seharusnya fokus memperbaiki manajemen internal. Begitu pula dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, seharusnya mereka bisa menjadi pengawas dan pemandu PLN, dan bukannya malah melegitimasi rencana destruktif tersebut.

Kita lihat, utang jatuh tempo PLN dalam 3 tahun ke depan sebesar Rp186,09 triliun. Padahal, PLN saat ini sedang dibebani oleh penugasan berbagai proyek oleh pemerintah. Akibatnya keuangan PLN kewalahan. Pada akhirnya memperlemah kemampuan PLN memodali proyek-proyek yang sedang dikerjakannya.

Di sisi lain, PLN saat ini tengah mengalami penurunan saldo kas bersih. Angka DSR (Debt to Service Ratio) PLN kini di bawah 1, padahal batas wajarnya adalah di atas 1.5. Itu artinya kemampuan arus kas bersih PLN untuk melunasi utang jangka pendek makin rendah.

Masalahnya, untuk menambal saldo kas bersih yang buruk itu, PLN melalui Menteri ESDM mewacanakan menerapkan kebijakan single price bagi pelanggan golongan 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 4.400 VA, sehingga tarifnya sama dengan golongan 5.500 VA. Bagi saya, menjebak rakyat untuk mengkonsumsi listrik lebih besar demi menyelamatkan keuangan PLN adalah kebijakan publik yang sangat tak bisa diterima.

Pemerintah, sebagai pihak yang telah membebani PLN dengan penugasan yang kini membebani keuangan perusahaan plat merah tersebut, seharusnya mengevaluasi kembali proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Saat ini kita sudah surplus listrik, sehingga proyek 35 ribu MW patut dipertanyakan urgensinya.

Mengacu kepada angka yang disusun PLN sendiri, proyeksi kebutuhan listrik pada 2019 angka beban puncaknya hanya mencapai 59.863 MW. Padahal, jika proyek 35 ribu MW ini selesai, kapasitas terpasang waktu itu mencapai 88.585 MW. Artinya, ada sekitar 40 persen kapasitas yang menganggur. Jadi, proyek-proyek yang kini sedang membebani keuangan PLN dan sedang coba untuk dilemparkan ke pundak konsumen seharusnya bisa dievaluasi agar tak membebani rakyat.

Hingga saat ini, proyek yang sudah selesai atau commercial operation date (COD) masih di bawah 10 persen, sementara sisanya dalam perencanaan, pembebasan lahan dan konstruksi. Ada konsep awal yang salah total di sana. Sejak 2016 lalu pemerintah dan PLN seharusnya sudah memotong target proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Celakanya, alih-alih memangkas dan merasionalisasi proyek tersebut, yang terjadi justru pembangunannya makin digenjot. Akibatnya, kesalahan perencanaan itu kini berakibat pada sakitnya arus kas PLN.

Saya bisa mengatakan jika proyek 35 ribu MW yang sedang dikejar oleh pemerintah adalah proyek muspro, karena kita sebenarnya belum memerlukan daya sebesar itu. Apalagi, asumsi kebutuhan listrik yang disusun pemerintah tersebut dibuat dengan andaian kondisi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen, sementara dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita hanya berkisar 4 hingga 5 persen.

Jadi, asumsi dasarnya jelas tak terpenuhi, sehingga seharusnya rencana proyek itu dievaluasi dan dihentikan, agar efek merusaknya tidak melebar ke mana-mana.

BPK perlu melakukan audit keuangan terhadap beberapa BUMN, khususnya yang diberi penugasan proyek infrastruktur. Bukan audit administrasi biasa, melainkan audit kinerja keuangan, supaya kita bisa mengontrol proyek-proyek infrastruktur pemerintah agar tak membahayakan keuangan negara dan keuangan perusahaan negara.

Dr. Fadli Zon, M.Sc.
—Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra